Analis Kebijakan Ahli Pertama BKD Provinsi Jabar, Ahmad Fauzan mengungkap betapa pentingnya sosial media untuk menunjang pemerintah di dalam memberikan informasi publik. Dalam acara Ngobrol Diskusi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Ngulik) yang diadakan oleh Diskominfo Kota Bandung secara daring, Fauzan mengatakan temuannya di dalam penelitian selagi ia berkuliah di Leeds University, UK.
Ia banyak mengupas soal trik pengelolaan keluhan di Media Sosial Pemerintah Daerah. Fauzan semasa kuliah laksanakan riset di lingkungan Pemerintah Jawa Barat. “Lokasi riset dipilih berasal dari Pemerintah Daerah Jawa Barat bersama dengan pertimbangan provinsi ini mempunyai luas lebih berasal dari 37 ribu kilometer persegi dan masyarakat yang banyak, lebih berasal dari 49 juta jiwa jika lihat knowledge BPS Jawa Barat th. 2023. Jadi pasti pembahasannya bakal lebih dan beragam.
Dalam wawancaranya kepada para manajer media sosial di lingkup pemda, ia pun meneliti empat indikator yaitu Optimalisasi Pemanfaatan Media Sosial, Pengelolaan Pengaduan yang Strategis, Mengungkap Tantangan dan Hambatan, dan Meningkatkan Komunikasi lewat faedah Media Sosial.
Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat gunakan Instagram sebagai platform utama untuk berkomunikasi bersama dengan masyarakat dan mengelola keluhan publik. Menurutnya, terkandung dua segi di dalam sosial media yang digunakan Pemda di Jawa Barat.
Sisi positifnya, pemerintah dapat merawat reputasi dan meningkatkan kepuasan publik bersama dengan respons yang cepat di sosmed. Namun di lain sisi, Pemda terhitung bakal dihadapkan bersama dengan adanya akun-akun yang memberikan misinformasi.
Baca Artikel : Telegram Telah Diunduh 500 Juta di Play Store
“Di sosmed terhitung masyarakat gampang mengeluarkan pendapat ke pemerintah. Salah satunya sempat viral komentar jalan di Lampung yang udah jelek. Kalau pemda mempunyai sosmed sebetulnya harus cepet nih di dalam merespons, visibilitasnya terhitung dapat dilihat semuanya,” ujar Fauzan.
Menurutnya di dalam pengeloaan keluhan di media sosial diperlukan pendekatan proaktif untuk hindari ketidakpuasan masyarakat dan merawat reputasi lembaga. Pemerintah area mengandalkan respon cepat terhadap keluhan yang masuk. Namun, hal ini terhitung harus diimbangi bersama dengan pengelolaan pengaduan yang berhasil sehingga meningkatkan reputasi organisasi secara keseluruhan.
“Strategi utama pemerintah area di dalam pengelolaan keluhan ialah memprioritaskan koordinasi, kolaborasi, dan komunikasi langsung lewat Instagram. Mereka terhitung tekankan pentingnya pelatihan, pemahaman algoritma, dan penanganan keluhan yang terintegrasi untuk meningkatkan pengelolaan keluhan di media social,” ucapnya.
Meskipun tersedia sejumlah tantangan di dalam pengelolaan media sosial, Fauzan mengatakan tersedia banyak faedah media sosial. Di antaranya meningkatkan aksesibilitas dan transparansi pada pemerintah dan masyarakat.